MOU_Sekolah SMP_PERBATSAN_2011 SK_25 Juta

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
Jalan Jenderal Sudirman Gedung E Lantai 15, 16, 17, Senayan, Jakarta 10270
Telepon. 021 – 5725647, 5725682, 57900361 Fax. 021-5725648
Laman: dit-plp.go.id

SURAT PERJANJIAN
PEMBERIAN BLOCK-GRANT
antara
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
dan
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PERBATASAN, TERPENCIL, TERPENCAR DAN TERISOLIR
Nomor : ……………………………….
Tanggal : ………………………………. 9 Juni 2008

Pada hari ini ……… tanggal …………… bulan ……….. tahun dua ribu sebelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dra. Ninik Purwaning Setyorini, M.A.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penjaminan Kepastian Layanan dan Subsidi Peningkatan Mutu SMP : Sekolah Standar Nasional SMP, Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI/SBI)
Alamat Kantor : Kompleks Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Gedung E Lantai 16
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta – 10270

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 907/A.A.3/KU/2011 tanggal 20 Januari 2011 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : ………………………………….(nama kepala sekolah).
Jabatan : Kepala SMPN ………………………
Alamat Sekolah : Jl. ………… Desa/Dusun ……… Kec. ..………
Kab. …………. Provinsi …………..

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota/Ketua Yayasan Kab/Kota ….. Nomor : ………….. tanggal …………… (SK Terakhir) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMPN ……………… selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan SMP tahun anggaran 2011 Nomor: 0529/023-03.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010, Rev.2 No. Tanggal 31 Mei 2011 pada kegiatan Sekolah Standar Nasional SMP, Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI/SBI).

2. DIPA dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Direktorat Pembinaan SMP tahun anggaran 2011, Kegiatan Sekolah Standar Nasional SMP, Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI/SBI), Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional.

3. Surat Keputusan Direktur …………………………………………………… tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Penerima Block Grant Peningkatan Mutu SMP Perbatasan, Terpencil, Terpencar dan Terisolir Tahun 2011

4. Pengajuan Proposal Penggunaan Dana Peningkatan Mutu PIHAK KEDUA beserta lampirannnya yang telah mendapat persetujuan dari Komite Sekolah.
5. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor: 968/C3/KU/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Penetapan SMP Standar Nasional tahun 2009.
menyatakan setuju dan sepakat mengikatkan diri dalam satu Perjanjian Pemberian Block Grant untuk biaya pelaksanaan program SMP Perbatasan, Terpencil, Terpencar, dan Terisolir dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 1
JUMLAH PEMBERIAN DAN PENDAYAGUNAAN DANA
BANTUAN BLOCK GRANT

1) Pemberian Block Grant kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut adalah untuk melaksanakan Program Peningkatan Mutu SMP Perbatasan, Terpencil, Terpencar, dan Terisolir yang mengacu pada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan.

2) Jumlah pemberian Block Grant dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan dipotong untuk biaya transfer yang dibebankan pada DIPA Direktorat Pembinaan SMP pada Kegiatan Sekolah Standar Nasional SMP, Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI/SBI), tahun anggaran 2011.

3) Penggunaan Block Grant dilakukan secara efisien, transparan, akuntabel, dan diketahui oleh Komite Sekolah.

Pasal 2
LINGKUP PELAKSANAAN PROGRAM

1) PIHAK KEDUA wajib membuat perencanaan, melaksanakan kegiatan dan membuat laporan kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.
2) Pelaksanaan Program Harus menjamin upaya pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1) Block Grant akan diberikan kepada PIHAK KEDUA selama 1 tahun pelajaran.
2) Sekolah dapat menggunakan dana untuk membiayai kegiatan mulai 1 Juli 2011 s.d 30 Juni 2012.

Pasal 4
PEMBAYARAN

Pemberian dana bantuan Block Grant oleh pemerintah pusat melalui PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dilakukan dengan cara pembayaran sekaligus melalui rekening Sekolah/rutin pada Bank PIHAK KEDUA setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, diketahui oleh Komite Sekolah dan terpenuhinya persyaratan administrasi lainnya.

Pasal 5
KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA
a. Menyalurkan keseluruhan dana yang tertera dalam perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA.
b. Melakukan pemantauan untuk menjamin terlaksananya program sesuai dengan Proposal Peningkatan Mutu yang disusun oleh PIHAK KEDUA.
c. Menindaklanjuti setiap informasi dari PIHAK KEDUA berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA
a. Mengelola dan bertanggung jawab secara penuh terhadap dana Block Grant yang diterima dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan/peraturan/perundangan yang berlaku.
b. Menyusun Proposal Peningkatan Mutu sesuai dengan panduan dan pedoman yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
c. Memenuhi persyaratan administrasi lainnya yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA.
d. Menindaklanjuti setiap informasi dari PIHAK PERTAMA berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
e. Menyetor sisa dana (apabila ada) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan ke Kas Negara sebagaimana tercantum dalam pasal 3 butir 2.

Pasal 6
SANKSI

1) Segala sesuatu yang terjadi setelah penerimaan dana bantuan Block Grant menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

2) Apabila terjadi penyimpangan dalam implementasi pada penggunaan dana Block Grant menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan selanjutnya akan diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 7
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

1) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program Peningkatan Mutu SMP Perbatasan, Terpencil, Terpencar, dan Terisolir.

2) Pihak Kedua bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang sehubungan dengan penerimaan dan penggunaan dana Block Grant.

3) Seluruh arsip data keuangan yang berupa laporan – laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya di simpan dan di tata rapi serta di tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat diperlukan.

4) PIHAK KEDUA, berkewajiban untuk membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program dan pertanggungjawaban keuangan yang dibiayai dengan dana Block Grant untuk SMP Perbatasan, Terpencil, Terpencar, dan Terisolir sesuai dengan panduan penggunaan dana Block Grant. Laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan harus disyahkan oleh Kepala Sekolah dan disetujui oleh Komite Sekolah.

5) Laporan terdiri dari laporan penyelenggaraan kegiatan dan laporan keuangan, dalam bentuk :
a. Laporan Tengah Tahun Ajaran, berupa pelaksanaan dan hasil dalam 1 semester;
b. Laporan Akhir Tahun Ajaran, berupa pelaksanaan dan hasil dalam 1 tahun.

6) Laporan keuangan ”Block Grant” SMP Perbatasan, Terpencil, Terpencar, dan Terisolir dibuat secara terpadu dengan sumber dana lain yang ada disekolah.

7) Laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh sekolah dan disiapkan untuk kepentingan supervise oleh PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang berwenang.

Pasal 8
FORCE MAJEUR

1) Force Majeur adalah keadaan memaksa di luar kehendak dari kedua belah pihak karena terjadi bencana alam, seperti : banjir, gempa bumi, badai, petir dan situasi keamanan, seperti : perang, huru hara, kekacauan, kerusuhan, pemogokan, serta musibah angkutan baik di darat, laut maupun di udara.

2) Jika PIHAK KEDUA tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya karena Force Majeur dan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya Force Majeur, maka kewajiban-kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dapat ditangguhkan selama Force Majeur tersebut berlangsung.

3) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh suatu Force Majeur sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas.

Pasal 9
LAIN-LAIN

1) Biaya yang diperlukan sehubungan dengan pembuatan Surat Perjanjian ini termasuk biaya materai, dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

2) Pajak yang timbul dalam penggunaan dana Block Grant wajib dipungut dan disetor ke kas Negara

3) Perubahan atas surat perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

4) Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangkap 4 (empat), 3 (tiga) berkas dibubuhi materai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

5) Dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini adalah :
a. Proposal Peningkatan Mutu SMP Perbatasan, Terpencil, Terpencar, dan Terisolir beserta lampirannya.
b. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Penerima Block Grant Peningkatan Mutu SMP Perbatasan, Terpencil, Terpencar dan Terisolir Tahun 2011.

6) Bila terjadi pergantian Kepala sekolah pada SMP Perbatasan, Terpencil, Terpencar, dan Terisolir, maka semua dana, tugas, tanggungjawab dan barang inventaris yang dimiliki berkaitan dengan Program SMP Perbatasan, Terpencil, Terpencar, dan Terisolir ini harus diserahkan kepada penggantinya melalui suatu Berita Acara Serah Terima yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.

7) Setiap akhir tahun pelajaran, sekolah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang sewaktu-waktu akan diaudit.

Perjanjian ini mulai berlaku pada saat ditandatangani dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Kepala Sekolah
SMPN ……………………

………………………………..
NIP. ……………………………..
PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan,

Dra. Ninik Purwaning Setyorini, M.A.
NIP. 19671107 199103 2 002

Mengetahui/menyetujui:

Ketua Komite
SMPN ……………………..

………………………………………

Pasal 9
LAIN-LAIN

1) Biaya yang diperlukan sehubungan dengan pembuatan Surat Perjanjian ini termasuk biaya materai, dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

2) Pajak yang timbul dalam penggunaan dana Block Grant wajib dipungut dan disetor ke kas Negara

3) Perubahan atas surat perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

4) Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangkap 4 (empat), 3 (tiga) berkas dibubuhi materai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

5) Dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini adalah :
a. Proposal Peningkatan Mutu SMP Perbatasan, Terpencil, Terpencar, dan Terisolir beserta lampirannya.
b. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Penerima Block Grant Peningkatan Mutu SMP Perbatasan, Terpencil, Terpencar dan Terisolir Tahun 2011.

6) Bila terjadi pergantian Kepala sekolah pada SMP Perbatasan, Terpencil, Terpencar, dan Terisolir, maka semua dana, tugas, tanggungjawab dan barang inventaris yang dimiliki berkaitan dengan Program SMP Perbatasan, Terpencil, Terpencar, dan Terisolir ini harus diserahkan kepada penggantinya melalui suatu Berita Acara Serah Terima yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.

7) Setiap akhir tahun pelajaran, sekolah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang sewaktu-waktu akan diaudit.

Perjanjian ini mulai berlaku pada saat ditandatangani dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Kepala Sekolah
SMPN ……………………

………………………………..
NIP. ……………………………..
PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan,

Dra. Ninik Purwaning Setyorini, M.A.
NIP. 19671107 199103 2 002

Mengetahui/menyetujui:

Ketua Komite
SMPN ……………………..

………………………………………

Pasal 9
LAIN-LAIN

1) Biaya yang diperlukan sehubungan dengan pembuatan Surat Perjanjian ini termasuk biaya materai, dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

2) Pajak yang timbul dalam penggunaan dana Block Grant wajib dipungut dan disetor ke kas Negara

3) Perubahan atas surat perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

4) Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangkap 4 (empat), 3 (tiga) berkas dibubuhi materai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

5) Dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini adalah :
a. Proposal Peningkatan Mutu SMP Perbatasan, Terpencil, Terpencar, dan Terisolir beserta lampirannya.
b. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Penerima Block Grant Peningkatan Mutu SMP Perbatasan, Terpencil, Terpencar dan Terisolir Tahun 2011.

6) Bila terjadi pergantian Kepala sekolah pada SMP Perbatasan, Terpencil, Terpencar, dan Terisolir, maka semua dana, tugas, tanggungjawab dan barang inventaris yang dimiliki berkaitan dengan Program SMP Perbatasan, Terpencil, Terpencar, dan Terisolir ini harus diserahkan kepada penggantinya melalui suatu Berita Acara Serah Terima yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.

7) Setiap akhir tahun pelajaran, sekolah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang sewaktu-waktu akan diaudit.

Perjanjian ini mulai berlaku pada saat ditandatangani dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Kepala Sekolah
SMPN ……………………

………………………………..
NIP. ……………………………..
PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan,

Dra. Ninik Purwaning Setyorini, M.A.
NIP. 19671107 199103 2 002

Mengetahui/menyetujui:

Ketua Komite
SMPN ……………………..

………………………………………

Pasal 9
LAIN-LAIN

1) Biaya yang diperlukan sehubungan dengan pembuatan Surat Perjanjian ini termasuk biaya materai, dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

2) Pajak yang timbul dalam penggunaan dana Block Grant wajib dipungut dan disetor ke kas Negara

3) Perubahan atas surat perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

4) Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangkap 4 (empat), 3 (tiga) berkas dibubuhi materai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

5) Dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini adalah :
a. Proposal Peningkatan Mutu SMP Perbatasan, Terpencil, Terpencar, dan Terisolir beserta lampirannya.
b. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Penerima Block Grant Peningkatan Mutu SMP Perbatasan, Terpencil, Terpencar dan Terisolir Tahun 2011.

6) Bila terjadi pergantian Kepala sekolah pada SMP Perbatasan, Terpencil, Terpencar, dan Terisolir, maka semua dana, tugas, tanggungjawab dan barang inventaris yang dimiliki berkaitan dengan Program SMP Perbatasan, Terpencil, Terpencar, dan Terisolir ini harus diserahkan kepada penggantinya melalui suatu Berita Acara Serah Terima yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.

7) Setiap akhir tahun pelajaran, sekolah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang sewaktu-waktu akan diaudit.

Perjanjian ini mulai berlaku pada saat ditandatangani dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Kepala Sekolah
SMPN ……………………

………………………………..
NIP. ……………………………..
PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan,

Dra. Ninik Purwaning Setyorini, M.A.
NIP. 19671107 199103 2 002

Mengetahui/menyetujui:

Ketua Komite
SMPN ……………………..

………………………………………

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: