Karakteristik Warga Negara Yang Demokrat

Karakteristik Warga Negara Yang Demokrat

Oleh : Zainuddin, S.Pd

PENDAHULUAN

Indonesia adalah suatu negara yang memiliki keanekaragaman yang begitu kompleks dari suku, agama, budaya hingga sumber daya alam yang melimpah. Tentu dengan keanekaragaman ini membuat mereka harus menjalin persatuan dan kesatuan yang baik di tanah kelahiran mereka. Selain itu dari pengalaman masa lalu dimana perjuangan para pahlawan dari berbagai daerah yang menjadi latar belakang mengapa persatuan dan kesatuan harus tetap dijaga. Hal ini membuat Indonesia membuat suatu undang-undang sebagai dasar dalam melaksanakan berbagai aktifitas dalam masyarakat. Undang Undang Dasar 1945 telah membuktikan bahwa konstitusi ini tidak mudah goyah dalam perkembangan jaman meskipun mengalami berbagai pengaruh dan masalah baik luar atau dalam. Undang Undang Dasar 1945 tetap menjadi pilihan yang terbaik untuk menjadi pegangan masyarakat. Kita telah mengetahui seberapa pentingkah undang-undang bagi negara. Maka, diperlukan suatu sistem pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan undang-undang yang berjalan dengan baik. Dari sistem pemerintahan, dunia dapat mengetahui, menganalisa dan menyimpulkan bagaimanakah negara kita? Dan seberapa baik dan pentingkah negara tersebut dalam peranannya didunia?

Belajar dari sejarah

Kelemahan dan tidak sesuainya sistem pemerintahan pada masa lampau terhadap masyarakat Indonesia yang plural seperti liberalisme dan komunisme telah membuat Indonesia belajar dan mengambil pilihan yang terbaik. Lalu, Indonesia memilih demokrasi sebagai sistem dan ideologi dalam berbangsa dan bernegara. Demokrasi yang berasal dari katademos yaitu rakyat dankratein yang berarti pemerintahan sehingga memiliki arti sebagai pemerintahan rakyat yang begitu cocok diterapkan di Indonesia. Demokrasi sering dikatakan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dimana sebetulnya negara dipimpin oleh rakyat melalui wakil-wakil rakyat dan pemerintah sebagai pelaksana amanat itu dan menjaga agar tujuan rakyat berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki Majel

Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pengontrol pemerintah. Presiden bertanggung jawab kepada MPR sehingga ada suatu pembatasan bagi penguasa agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak lepas dari undang-undang yang ada. Begitu juga pembatasan agar penguasa tidak menjadi otoriter. Penguasa memiliki tanggung jawab dihadapan rakyat dimana dia bertugas sebagai pembimbing, pengarah dan penuntun rakyatnya sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan memperkaya diri sendiri.

Indonesia telah mengalami berbagai tahap dalam demokrasi yang dibagi

menjadi 3 tahap yaitu Masa Republik Indonesia I, II dan III.

Masa Republik Indonesia I diawali pada masa 1945-1959 dimana pada masa ini lebih menonjolkan peran parlemen serta partai-partai. Sehingga masa ini disebut sebagai Demokrasi Parlementer. Sistem ini ternyata tidak berjalan dengan baik karena dengan adanya koalisi partai besar dan partai-partai kecil dapat menimbulkan parlemen yang jatuh bangun. Partai yang tidak sependapat dengan koalisinya tidak segan-segan untuk menarik dukungannya sewaktu-waktu. Disisi lain akibat masalah ini, timbul berbagai pergolakan didaerah yang membahayakan stabilitas bangsa dan perpecahan. Posisi partai oposisi hanya memberi nilai negatif tanpa memberikan solusi yang tepat karena adanya kepentingan kelompok yang besar.

Masa berikutnya, Masa Republik Indonesia II dimana Indonesia saat itu menganut Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959-1965. Masa ini mengalami banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusionil yang menjadi landasan formal dan sebagai penunjuk aspek demokrasi rakyat. Apalagi dengan adanya Ketetapan MPRS No.III/1963 yang mengangkat Ir.Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 yang memberi kesempatan kepada presiden untuk menjabat selama 5 tahun (UUD memungkinkan presiden untuk dipilih kembali). Tentu hal ini mengurangi kebebasan rakyat karena telah mengarah menuju pemerintahan otoriter dan menjauhi trias politica karena lembaga-lembaga pemerintahan telah dipegang oleh satu orang yaitu presiden sehingga seperti sudah tidak memiliki arti lagi bagi rakyat.

Belajar dari pengalaman masa sebelumnya, mulai tahun 1965 Indonesia menganut Demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusionil yang menonjolkan sistem presidensiil. Setelah dibatalkannya Ir.Soekarno sebagai presiden

seumur hidup, lembaga-lembaga pemerintahan mulai dihidupkan kembali dan

memberikan rakyat untuk dapat berpartisipasi.

Tokoh-tokoh negara saat itu telah mempersiapkan secara matang untuk menyambut Indonesia. Kemudian usaha mereka didukung oleh warga negaranya seperti mengikuti setiap ada rapat akbar, pidato presiden dan musyawarah daerah yang semuanya guna untuk mendukung kelancaran proses demokrasi dan tahap lanjut dari kemerdekaan baik itu rakyat atau pemerintah. Maka untuk mencapai demokrasi yang baik didalam suatu negara, timbulah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan warga negara yang demokrat sebagai dasar atau acuan masyarakat untuk mengetahui bagaimanakah sikap yang harus mereka lakukan untuk mendukung berjalannya demokrasi. Adanya pendidikan kewarganegaraan dan pancasila yang mengajarkan kepada pemuda bangsa agar dapat mengetahui arti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah penting untuk menciptakan rasa cinta tanah air, tanggung jawab, nasionalisme, dan responsif atas apa saja yang terjadi di negara.

Budaya politik yang dikatakan dalam buku “Sistem Politik Era Reformasi” karya Budi Winarno mengatakan bahwa budaya politik adalah sebagian dari pencerminan dan budaya masyarakat. Ada beberapa hal seperti budaya politik partisipan dimana masyarakat sadar akan pentingnya politik sehingga baik pemerintah maupun masyarakat mampu melaksanakan dan responsif dalam berpolitik. Kesadaran masyarakan yang menjunjung peraturan dan undang-undang adalah arti penting dalam budaya politik partisipan.

MASALAH

Di era yang semakin maju seperti saat ini kita semakin dihadapkan dengan masalah-masalah yang begitu banyak dan kompleks. Dunia kini syarat dengan globalisasi yang memungkinkan menipisnya batas-batas pemisah satu sama lain dan semakin mudahnya akses dari luar atau keluar. Sehingga kita harus waspada akan banyaknya pengaruh dari luar yang akan memicu terjadinya disintegrasi suatu bangsa. Bisa dibayangkan bila disintegrasi itu akan terjadi kekacauan dalam masyarakat.

Kekacauan itu tentu saja dalam hal hubungan manusia dan manusia lain, lebih besarnya sampai masyarakat dan negara. Oleh sebab itu harus dicarikan pemikiran yang langsung bisa diaplikasikan dalam masyarakat sebagai suatu tatanan kehidupan. Hal ini berguna untuk mencapai suatu keteraturan sehingga apabila masyarakat teratur

maka negara juga akan teratur juga karena bagian-bagian yang ada didalamnya mampu menjalankan prisip-prinsip kewarganegaraan dengan baik dan benar. Untuk mencapai keteraturan sosial berbangsa dan bernegara memang tidak berjalan cepat. Tetapi melalui proses-proses yang saling berhubungan. Semua dimulai dari lingkup yang paling kecil seperti keluarga, kampung, daerah, provinsi, pusat hingga nasional.

Masyarakat Demokratif

Hal tersebut diatas tentu tidak akan terjadi apabila rakyat memiliki sikap egalitarianisme, adil dan manusiawi. Tiga hal tersebut ternyata disebut-sebut sebagai poin-poin yang akan membangun suatu masyarakat yang demokratis karena prinsip dari demokrasi adalah pemerintahan tertinggi berada ditangan rakyat dan rakyat memiliki kekuasaan penuh dalam pemerintahan. Hal ini membuat rakyat Indonesia yang masyarakatnya yang terdiri dari berbagai latar belakang budaya, agama, pendidikan, suku dan lain-lain harus dapat memiliki suatu tujuan yang pasti sehingga kekuasaan yang penuh dipegang oleh rakyat dapat berjalan dengan baik. Pancasila yang menjadi pedoman bangsa telah mengakar pada rakyat sejak jaman nenek moyang dan hal itu perlu ditingkatkan agar nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang memiliki sikap arif, bijaksana, toleransi, religius dan damai dapat diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Egalitarianisme yang menjadi faham dimana semua orang adalah sama dan tidak ada yang derajatnya lebih tinggi ataupun sebaliknya akan memberikan suatu cara yang mudah agar semua membaur dan bersatu. Konflik yang sering terjadi bisa saja terjadi karena ada rasa egois, sombong, angkuh dan tak acuh pada sekitar. Padahal lingkunganlah yang akan membantu mereka agar hidup dapat berjalan harmonis. Mungkin paham inilah yang menjadi dasar atau yang harus dicapai pertama kali oleh bangsa yang pluralistik. Karena pada hakikatnya manusia adalah sama dimata Tuhan Yang Maha Esa. Di Indonesia, pesamaan manusia ini begitu tampak seperti peringatan hari besar agama sebagai hari libur nasional, adanya lembaga- lembaga yang mampu menampung aspirasi rakyat dari berbagai lapisan, lembaga- lembaga penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan lain-lain.

Keadilan merupakan hal yang begitu didambakan masyarakat dari masa ke masa. Mereka yang berada didalam pemerintahan sangat diharapkan untuk memiliki sikap adil, yaitu adil dalam kebijakan yang tidak memandang siapa yang bisa menjalankan atau tidak dan kepada siapa kebijakan itu ditujukan. Begitu juga adil

dalam pendistribusian hak rakyat yang secara material meliputi pendapatan negara. Semua harus mendapatkan fasilitas baik pendidikan, teknologi, fasilitas umum dan lain-lain. Itu sebagai timbal balik atas apa yang telah dilakukan rakyat karena memilih mereka-mereka yang duduk dikursi pemerintahan sebagai orang-orang yang dapat dipercaya. Hal ini juga bisa sebagai rasa terima kasih manusia kepada Tuhan yang telah memberikan berbagai macam kebutuhan dan berkah kepada kita. Manusia yang sebagai mahluk yang menerimanya, diberi amanat untuk membaginya kepada semuanya khususnya yang membutuhkan. Konsep ini menjadi dasar dalam pembentukan demokrasi yang religius karena kita semua tentu tidak dapat dipisahkan oleh partisipasi Tuhan. Disisi lain, keadilan juga menjadi salah satu factor dalam membentuk suatu kehidupan yang sejahtera. Tentu, kehidupan sejahtera merupakan tujuan dari negara. Keadilan memberikan semangat psikologis kepada rakyat dalam melaksanakan kesehariannya. Pemerintah akan begitu dihormati oleh rakyat karena mereka telah mengetahui bagaimana usaha keras pemerintah dalam memberikan rasa adil kepada masyarakat.

Semua hal tersebut akan dibarengi dengan sikap manusiawi yaitu penerapannya melalui keikhlasan dan tanggung jawab sebagai mahluk sosial bermasyarakat. Manusiawi telah tumbuh didalam hati manusia sejak lahir dan tinggal penerapan secara nyata didalam masyarakat. Paham ini juga sebagai kebutuhan psikologis manusia yang membuktikan kalau tidak ada manusia yang tertindas. Sikap tulus yang diberikan dari seseorang kepada lainnya akan semakin memupuk rasa persaudaraan sebagai mana yang dikatakan dalam pancasila sila ke 3 yaitu “persatuan Indonesia”

Itu semua adalah ciri masyakat demokratif yang diperlukan sebagai solusi kehidupan bernegara. Kehidupan demokratis yang diidam-idamkan rakyat baik di Indonesia maupun di dunia yang menginginkan adanya keterbukaan dan kebebasan yang bertanggung jawab.

PEMBAHASAN

Kemudian munculah apa yang dikatakan sebagai ciri dan karakteristik warga negara yang dikatakan sebagai warga negara yang demokratis sebagai dasar atau pedoman bagi anggota masyarakat dalam melaksanakan aktifitas berbangsa dan bernegara yang baik. Memang tidak ada bentuk baku yang mendasarinya, para filsuf

pun memberikan pendapatnya yang berbeda-beda tetapi semua itu tidak jauh dari

benang merah demokrasi yang menekankan pada perilaku kerakyatan.

Proses negara demokrasi tidak akan berjalan tanpa adanya kejujuran. Jujur adalah suatu sikap yang dimiliki individu untuk melakukan sesuatu yang dilandasi dengan penuh tanggung jawab. Dapat kita lihat kebanyakan konflik yang terjadi dimasyarakat adalah akibat lemahnya sikap jujur ini. Seperti kasus korupsi di pemerintahan, kebijakan-kebijakan tersembunyi atau pemberian kesaksian palsu yang akan menimbulkan dua atau lebih opini masyarakat sehingga memperbesar potensi untuk terjadinya konflik yang menjadi suatu hal yang harus kita hindari. Kejujuran begitu diperlukan dalam demokrasi karena paham ini menekankan pada sikap saling keterbukaan. Hal-hal yang tidak ditutup-tutupi akan memberikan kepercayaan pada masyarakat sehingga kehidupan akan berjalan lancar, dari sinilah akan timbul demokrasi yang akan memberikan manfaat lanjut untuk berikutnya karena keselarasan dan keharmonisan hubungan antar warga negara telah terbentuk. Kejujuran politik menciptakan kesejahteraan warga negara yang ingin dicapai dari politisi yang dipilihnya dan ketidakjujuran politik adalah politisi yang hanya mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau untuk partainya tanpa melihat apa saja yang terjadi pada rakyat apakah mereka tertindas atau tersiksa.

Sikap terbuka ternyata merupakan bentuk penghargaan terhadap kebebasan sesama manusia. Ini mungkin juga benar karena dalam Pancasila juga menunjukkan adanya kebebasan khususnya dalam musyawarah berpendapat. Seperti dalam sila “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Pada sila ini mengatakan bahwa rakyat memperoleh kebebasan dalam memberikan masukan dan pendapat melalui wakilnya yakni DPR pada pusat dan DPRD pada daerah. Keputusan yang diambil haruslah keputusan yang bijaksana sesuai dengan apa yang dibutuhkan rakyat. Wakil rakyat ini kemudian menyampaikan pada orang-orang yang duduk di pemerintahan dan dimusyawarahkan sehingga menghasilkan suatu kebijakan yang diharapkan dapat memenuhi aspirasi rakyat.

Semua kebijakan yang ada harus adil yaitu memberikan manfaat bagi seluruh warga masyarakat. Baik itu pemerintah atau rakyat sebagai penghuni tanah air. Semua menjadi prioritas utama dan tidak ada yang diremehkan guna mencapai kesejahteraan nasional. Keadilan mendukung paham egalitarianisme yang setuju akan kesetaraan manusia dan Hak Asasi Manusia (HAM). Ketidakadilan adalah pelanggaran HAM dan semua manusia berhak untuk memperoleh keadilan.

Dimana demokrasi dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat yang menghendaki adanya pastisipasi dan mereka (masyarakat madani dan demokrasi) adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan seperti yang dikatakan oleh Ernest Gellner. Dan menurut M. Dawam Rahadjo, bagaikan dua sisi mata uang. Keduanya bersifat ko-eksistensi atau saling mendukung. Hanya dalam masyarakat madani yang kuatlah demokrasi dapat ditegakkan dengan baik dan hanya dalam suasana demokratislah masyarakat madani dapat berkembang secara wajar.

DAFTAR PUSTAKA

Bima. Materi PPKn 8 Kewarganegaraan. http:bima.ipb.ac.id
Demokrasi. http:id.wikipedia.org
Kurniawati, Puji. Karakteristik Warga Negara Yang Demokrat.

http:pujikurniawati.blogspot.com
Madjid, Nurcholis. Islam Kemodernan dan Keindonesiaan.1987.Bandung: Mizan
Radea. Mobokrasi dan Pilar Demokrasi. http:www.radea.web.id/2009/02/24
Winarno. Isu Global Dalam Civic Education. http:staff.fkip.uns.ac.id/files/2009/10
Winarno, Budi. Sistem Politik Era Reformasi. 2007. Jakarta: Media Press

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: