HARMONI DALAM KERAGAMAN

HARMONI DALAM KERAGAMAN

 

 

 

Dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung.” Begitulah penggalan pepatah yang pernah saya ingat. Meski data statistik menyatakan bahwa tidak ada satu pun kota besar di Indonesia (termasuk Bandung) yang penduduknya homogen, namun seolah sudah ‘tidak bisa ditawar’ lagi adanya anggapan bahwa Bandung adalah Sunda. Dengan demikian siapa saja yang ‘datang’ di bandung, dia harus menyesuaikan dengan budaya Sunda (daerah setempat).

Bahkan hanya karena sekedar ingin dinilai beradab, para penduduk lokal/asli pun yang ‘biasa berpakaian minim’ ikut-ikutan mengenakan pakaian batik. Dalam ‘kasus’ ini rupanya tidak berlaku pepatah …”dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung” dikarenakan penduduk lokal yang ‘harus’ menyesuaikan dengan pendatang.

Pengalaman lain yang paling unik dalam kehidupan berbangsa yang sangat majemuk di Indonesia, saya alami di Medan. Bagaimana tidak unik, bila ditahun 1986 saya dapat melangsungkan pernikahan secara adat dengan seorang wanita Batak (Karo), tanpa harus bisa berbahasa Batak dan menguasai budaya Batak sepenuhnya. Begitu pula halnya dengan istri saya (yang penduduk ‘lokal’), bisa menikah dengan saya tanpa harus berusaha ‘sama’ dengan performance saya, bahkan tanpa harus sama dengan agama saya. Itu semua bisa terjadi karena adanya saling pengertian. Karena adanya sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan atau kekhasan masing-masing. Dengan semua perbedaan yang ada pada diri kami berdua, kami bisa menjadi satu membangun keluarga. Justru berbeda, kami bisa satu, seperti halnya ayah dan ibu saya yang juga berbeda suku dan agama namun tetap mampu bersatu dalam satu keluarga harmonis sampai kematian memisahkan mereka secara fisik.

 

Pengalaman tersebut mungkin saja sangat subyektif. Namun itu semua dikemukakan dalam makalah ini sekedar sebagai ilustrasi untuk mengantar dalam memasuki permasalahan ; “seperti apakah implementasi ke-Bhinneka Tunggal Ika-an yang seharusnya diwujudkan dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Apakah menggunakan ‘model’ seperti di Jawa Barat, Papua atau di Medan ?”

Indonesia, sebagai negara yang heterogen yang terdiri dari multi etnis, multi agama, dan multi kultur pada satu sisi menjadi kebanggaan tersendiri sebagai sebuah bangsa yang besar, akan tetapi jika tidak dikelola secara baik dengan menegakkan prinsip toleransi, saling menghormati dan saling menghargai, adanya perbedaan justru akan menjadi malapetaka bagi bangsa ini. “Ungkapan keprihatinan’ ini mengemuka melihat kondisi kehidupan bangsa yang akhir-akhir ini terlihat banyak terjadi tindak pindana kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tertentu (mayoritas) yang ‘memonopoli’ kebenaran, terhadap kelompok yang lain. Hal ini terjadi selain dikarenakan semakin menipisnya toleransi dan rasa saling menghormati, juga dikarenakan adanya perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap ajaran agama, dan perbedaan penafsiran terhadap ‘perekat’ bangsa yaitu ideologi Pancasila. Tindakan “main hakim” sendiri seperti itu sangat bertentangan dengan semangat persatuan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila, dan semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Kesemua tindak kekerasan yang lahir dari adanya sikap intoleran terhadap keberagaman agama dan etnis pada gilirannya telah berimplikasi pada masalah keamanan. Baik keamanan dalam konteks kamtibmas atau keamanan dalam konteks keamanan nasional yang ‘ujung-ujungnya’ dapat membahayakan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia yang dilahirkan melalui Sumpah Pemuda 1928 yang waktu itu juga dihadiri oleh wakil dari Sumatera Utara (Jong Batak dan Jong Sumatranen Bond).

Masalah kebangsaan sangat menarik untuk dibahas, antara lain dikarenakan; pertama, adanya rasa keprihatinan kita bersama terhadap rentannya kerukunan (terutama) antar umat beragama di Indonesia yang beberapa tahun yang lalu ditandai dengan terjadinya konflik berdarah dan bahkan bersenjata, yang berimplikasi negatif terhadap keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, keprihatinan terhadap semakin maraknya semangat otonomi dibeberapa daerah bila tidak disikapi dengan arif dikuatirkan dapat melahirkan sikap primordialisme (kesukuan/tribalisme) yang bersifat sentrifugal, sehingga berpotensi pada terjadinya disintergrasi bangsa, dan bahkan disintegrasi negara.

“Kelahiran” Bangsa Indonesia

Sebagai bagian dari Bangsa Indonesia, kita, para pemuda patut untuk tidak berdiam diri terhadap kedua keprihatinan tersebut. Kita semua berkepentingan terhadap keharmonisan kehidupan bangsa yang sangat beragam/serba plural. Kita semua berkepentingan terhadap keharmonisan kehidupan beragama dan berbangsa antara lain dengan mampu ‘menempatkan’ agama dan sikap-sikap primordial secara proposional dalam kehidupan sehari-hari. Seyogyanya tidak ada satu pun diantara kita yang mengklaim bahwa ‘kelompoknya’ adalah satu-satunya Bangsa Indonesia asli, kenyataan ini dikarenakan sebagai suatu bangsa, Bangsa Indonesia tidak lahir ‘secara biologis’ seperti bangsa Jepang misalnya. Bangsa Indonesia ada, karena adanya ‘kesepakatan’ para pemuda yang dituangkan dalam Sumpah Pemuda 1928, yang kala itu tidak didasari atas pertimbangan mayoritas dan minoritas, pertimbangan asal-usul kedaerahan, ras ataupun agama. Bangsa Indonesia ‘lahir’ didasarkan adanya kehendak

untuk hidup bersatu di tanah air Indonesia sebagai suatu bangsa. Kala itu, hampir 80 tahun yang lalu kita telah bersumpah :

PERTAMA. Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mengakoe Bertoempah Darah Jang Satoe, Tanah Indonesia.

KEDOEA. Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mengakoe Berbangsa Jang Satoe, Bangsa Indonesia.

KETIGA. Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mendjoendjoeng Bahasa Persatoean, Bahasa Indonesia.

Lahirnya Bangsa Indonesia, melalui Sumpah Pemuda merupakan fenomena karya pemuda yang sangat luar biasa. Sangat sedikit bangsa di dunia ini yang dilahirkan melalui ‘kesepakatan’ yang dibuat oleh para pemudanya yang kala itu masih hidup menderita dialam penjajahan.

Hanya dalam waktu dua hari rapat di di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (KJB) dan Gedung Oost-Java Bioscoop, Jakarta, keberagaman etnis dan agama, kala itu mampu disatukan dengan semangat toleransi yang sangat tinggi. Bahasa persatuan disepakai tidak menggunakan bahasa dari etnis terbesar (terbanyak). Begitu pula ‘nama’ tanah air yang digunakan tidak menggunakan nama pulau terbesar, dan nama bangsa kita Indonesia pun juga tidak berasal dari kelompok terbesar kala itu. Semua kesepakatan para pemuda saat itu adalah cerminan dari kualitas kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antar etnis. Sehingga tidaklah berlebihan bila Sumpah Pemuda 1928 adalah merupakan manifestasi konkrit dari ke-Bhinnekaan Tunggal Ika.

Berawal dari keberagaman etnis dan agama, para pemuda kala itu telah mampu bertekad untuk menyatukan perjuangannya membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Perjuangan yang semula bernuansa kedaerahan, ras dan agama, telah disatukan menjadi perjuangan Bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, adalah sangat naif bila kita sebagai generasi penerus tidak mampu memegang teguh sumpah yang nyata-nyata telah menjadikan kita sebagai Bangsa Indonesia.

 

Pancasila Pemersatu Bangsa

Dalam perjalanan sejarah selanjutnya, Bangsa Indonesia lebih dipererat persatuannya dengan adanya ‘kesepakatan’ tanggal 1 Juni 1945 untuk menggunakan Pancasila (dan bukan yang lain) sebagai ideologi pemersatu bangsa. Sebagai ideologi Pancasila yang ‘kelahirannya’ merupakan solusi konflik antara kelompok agama dan nasionalis telah mampu berfungsi sebagai pemersatu Bangsa Indonesia yang majemuk. Hal ini antara lain dikarenakan Pancasila sebagai suatu ideologi tentunya juga mengandung nilai-nilai yang dicita-citakan bersama Bangsa Indonesia untuk diwujudkan. Sebagai laiknya sebuah ideologi, Pancasila memiliki konsepsi tentang masyarakat yang ideal, masyarakat yang paling baik bagi umat manusia. Ideologi memberi kita hal-hal ideal untuk diyakini, tujuan untuk diusahakan dan alasan untuk diperjuangkan. Fungsi penting lain dari ideologi adalah membentuk identitas kelompok yang majemuk atau bangsa. Ideologi memiliki kecenderungan untuk “memisahkan” kita (ingroup) dari mereka (outgroup). Dengan demikian ideologi berfungsi mempersatukan.

Apabila kita bandingkan dengan agama, agama juga berfungsi mempersatukan manusia dari berbagai kalangan yang majemuk dengan berbagai pandangan hidupnya masing-masing, bahkan mempersatukan manusia dari berbagai negara yang ‘diikat’ dengan ideologinya masing-masing. Sementara itu ideologi mempersatukan orang dari berbagai agama. Ideologi juga berfungsi untuk mengatasi berbagai konflik atau ketegangan sosial. Dengan demikian Ideologi juga berfungsi sebagai solidarity making. Ia juga mempunyai sifat futuristik, karena memberikan gambaran masa depan yang utopis. Nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi merupakan nilai-nilai yang dicita-citakan bersama oleh para pengikutnya untuk diwujudkan.

Dengan demikian tidak ada yang salah dengan Pancasila. Memang, dimasa lalu Pancasila terlanjur tercemar karena kebijakan masa lalu yang menjadikan Pancasila sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. Masa itu juga telah terjadi monopoli kebenaran dalam memaknai Pancasila, dan kemudian dimasyarakatkan melalui cara-cara yang terkesan indoktrinatif. Sementara itu liberalisasi politik yang muncul diera reformasi telah memberikan peluang bagi upaya mengadopsi ideologi lain, khususnya yang berbasis agama.

Begitu pula halnya dengan desentralisasi dan otonomi daerah yang dibeberapa tempat telah menyuburkan semangat tribalisme yang seolah mentabukan kemajemukan bangsa dan pluralisme agama. Oleh sebab itu upaya restorasi Pancasila yang dicanangkan sejak 1 Juni 2006 oleh Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, perlu dilanjutkan dengan restorasi wawasan kebangsaan, dan kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara sangat perlu untuk ditata kembali berdasarkan Pancasila.

Pancasila seharusnya mampu ‘merukunkan’ agama melalui implementasi sila Ke-Tuhanan yang Maha Esa, sekaligus juga mampu merukunkan etnis bila sila Persatuan Indonesia mampu diaplikasikan dengan benar. Sementara itu manakala dalam penyelesaian permasalahan sosial kita tidak hanya terpaku pada aspirasi mayoritas yang terkadang diartikulasikan dengan keras, tetapi mampu mengedepankan upaya musyawarah untuk mencapai mufakat, mampu mengambil keputusan yang adil dan beradab, serta memperhatikan hak-hak azasi minoritas, maka sila-sila ke 4, 5 dan sila ke2 Pancasila akan dapat lebih efektif dalam pembinaan kerukunan umat beragama dan kerukunan antar etnis. Permasalahannya adalah, masih maukah kita menjadikan Pancasila sebagai nilai-nilai ideal bangsa, nurani bangsa.

Keretakan hidup bersama, mudahnya terjadi konflik horizontal, merajalelanya hasrat untuk berkorupsi di kalangan penegak hukum, di kalangan pejabat dan elite politik disetiap tataran, merupakan indikasi lemahnya nurani. Berbagai kecenderungan berlaku jahat (membuat retak, konflik berdarah-darah, tindakan anarkis, korupsi) merupakan indikasi lemahnya komitmen untuk menjadikan Pancasila sebagai nurani bangsa. Akibatnya, kerukunan umat beragama dan etnis menjadi terusik. Hidup bersama pun terancam bahaya keretakan, bahkan kehancuran.

Bila Pancasila disadari menjadi nurani hidup berbangsa, niscaya bangsa ini dijauhkan dari bahaya-bahaya kehancuran, kemerosotan moral, dan ketidakadaban. Sudah terbukti, keengganan untuk menjadikan Pancasila sebagai nurani bangsa telah membuat bangsa ini berkembang tanpa arah, bahkan cenderung menjadi republik yang tuna-adab.

 

 

 

 

 

Kehidupan Bangsa Indonesia

Belakangan ini dalam kehidupan Bangsa Indonesia semakin banyak diwarnai dengan berbagai diskusi tentang kehidupan kebangsaan dan terutama tentang agama. Diskusi-diskusi ini sangat penting, bersamaan dengan berkembangnya sentimen-sentimen keagamaan, yang setidak-tidaknya telah menantang pemikiran teologi kerukunan hidup beragama itu sendiri, khususnya untuk membangun masa depan hubungan antaragama yang lebih baik, lebih terbuka, adil dan demokratis. Kita semua tahu, bahwa masalah hubungan antaragama di Indonesia belakangan ini memang sangat kompleks. Terlalu banyak konflik berdarah yang bernuansa agama dan etnis dengan korban jiwa dan harta benda yang spektakuler. Banyak kepentingan ekonomi, sosial dan politik yang mewarnai ketegangan tersebut. Belum lagi agama sering dijadikan alat pemecah belah atau disintegrasi, karena adanya konflik-konflik di tingkat elite politik.

Masyarakat kita sekarang ini cenderung menjadi impulsif, mudah tersinggung, marah dan mudah merajuk. Manakala terjadi konflik apa pun, seperti konflik politis misalnya, konflik itu akan mudah ‘ditarik’ menjadi koflik etnis, apalagi konflik agama. Masyarakat mudah mempertaruhkan masalah-masalah kebangsaan ketika tuntutan politis primordial mengemuka, seperti misalnya sekelompok masyarakat dikabupaten Bengkalis yang beberapa saat lalu pernah mengancam akan bergabung dengan Malaysia, apabila dilakukan pemekaran di kabupaten tersebut oleh Pemerintah Pusat. Kebanggaan sebagai Bangsa Indonesia terkesan telah tereduksi, sumpah para pemuda di tahun 1928 terkesan tidak lagi bermakna.

Konflik mayoritas (agama) versus minoritas semakin mengemuka. Kelompok-kelompok mayoritas berupaya memonopoli kebenaraan atas tafsir agama, dan merasa legal untuk ‘mengeksekusi’ eksistensi kelompok minoritas yang menurutnya perbedaan dan semangat patriotisme akan sirna. Kita patut bertanya mengapa dalam perkembangan jaman, nasionalisme kita yang telah berhasil membawa bangsa Indonesia keluar dari belenggu penjajahan dan kemudian berhasil melaksanakan pembangunan sehingga mencapai tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi, pada saat ini telah mengalami erosi sedemikian rupa ?

 

Pengaruh Lingkungan Strategis

Posisi geografi Indonesia sangat strategis karena berada diantara dua benua, Asia dan Australia, serta diantara dua samudera pasifik dan samudera Hindia. Disamping menguntungkan, posisi seperti ini juga mengandung banyak kerawanan. Secara faktual posisi geografis Indonesia ini ‘sangat mengganggu’ lalu-lintas laut dan udara dari banyak negara, terutama yang berada di Asia dan Ausralia. Sementara itu dengan diakuinya Indonesia sebagai satu-satunya negara kepulauan (archipelago state) di dunia, maka negara-negara tetangga atau negara mana pun, tidak lagi dapat sembarangan melintasi laut pedalamanan Indonesia. Dengan demikian bukannya tidak mungkin, bila diantara negara-negara tetangga disekeliling Indonesia ada yang tidak menghendaki NKRI tetap eksis. Cukup banyak negara disekeliling Indonesia yang berpotensi melahirkan ancaman terhadap keamanan nasional dan keutuhan NKRI.

Meski perang di Afganistan dan Irak merupakan perang ‘tradisional’ antar negara, dan dapat dijadikan afirmasi bahwa suatu negara dengan ‘seketika’ dapat diserang negara lain dengan menggunakan cara-cara militer, namun serangan yang sedemikian bila dilakukan terhadap Indonesia, atau sebagian wilayah NKRI sepertinya merupakan suatu ‘pilihan’ yang sama sekali tidak bijak. Negara manapun yang hendak ‘menghancurkan’ NKRI, hampir dapat dipastikan tidak akan menggunakan kekuatan militer bersenjata. Hal ini dikarenakan bila dimasa kolonial kita mengenal adanya strategi ‘devide et impera‘ yang ditujukan untuk memecah-belah kekuatan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Dewasa ini strategi devide et impera telah bermanifestasi menjadi ‘war by proxy‘. Strategi ini dilancarkan tanpa menggunakan kekuatan dan persenjataan militer secara nyata, namun sangat efektif untuk menghancurkan negara musuh dari dalam. Prisip utamanya adalah menciptakan konflik horisontal dan konflik vertikal sebagai ‘senjata’ utama. Kekuatan asing cukup menjadi provokator terselubung, atau bahkan berperan sebagai katalisator, mungkin juga donor, selebihnya masyarakat setempat, bangsa kita sendiri yang akan bertikai. Kemudian ‘mereka’ berharap proses self destruct bangsa berlangsung secara ‘alami’, dan dengan sendirinya akan diikuti dengan terjadinya disintegrasi dan kehancuran negara.

Krisis ekonomi, telah berimplikasi menjadi krisis multidimensi yang berkepanjangan di Indonesia merupakan wahana yang efektif bagi pengguna war by proxy untuk mewujudkan tujuannya mengganggu eksistensi NKRI. Berbagai konflik, terutama konflik antar agama dan etnis yang terjadi di Indonesia sangat efektif untuk dimanipulasi menjadi potensi disintegrasi yang membahayakan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keamanan negara semakin memprihatinkan Mungkinkah berbagai konflik yang terjadi selama ini adalah bagian dari ‘skenario besar’ untuk menghancurkan NKRI ?

 

Harapan

Berbagai masalah kebangsaan akan dapat direduksi manakala terdapat toleransi, dan kebenaran tidak lagi menjadi monopoli mayoritas, oleh sebab itu dalam penyelesaian setiap permasalahan seyogyanya dapat dilakukan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan, bukan melalui tekanan yang diciptakan melalui aksi anarkhis. Maklumat Indonesia mengatakan tidak ada yang boleh memonopoli kebenaran, dan kebenaran seharusnya tidak diperoleh melalui pendekatan mayoritas, melalui voting misalnya. Upaya memperoleh kebenaran melalui cara-cara tersebut mengakibatkan kebenaran menjadi milik kelompok yang paling banyak, paling besar, paling kaya dan paling kuat. Budaya kita masih memberi peluang untuk memperjuangkan kebenaran melalui cara-cara yang santun dan elegan.

Belajar dari semangat para pemuda yang di tahun 1928 lalu yang justru mampu mempelopori persatuan Bangsa Indonesia di alam penjajahan yang serba sulit, maka kita sebagai generasi penerus, meski berbagai kesulitan dan keprihatinan masih mewarnai berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, seharusnya kita juga mampu, dan mau tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia dengan tetap berpedoman pada ‘semboyan’ Bhinneka Tunggal Ika, dan ideologi pemersatu bangsa, Pancasila. Segala perbedaan yang ada dan melekat dalam setiap insan Bangsa Indonesia tetap harus dipersatukan secara santun dengan tetap memperhatikan kearifan lokal. Prof Dr Nurcholish Madjid sering menyampaikan pemahaman persatuan dalam keberagaman sebagai “pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (genuine engagement of diversities within the bonds of civility).”

Persatuan dalam ke-Bhinnekaan bukan, dan sama sekali tidak boleh dipersepsikan sebagai penyeragaman. Bagaimana pun juga terminologi persatuan ada, karena adanya perbedaan, dan perbedaan adalah suatu keniscayaan dan ciptaan Tuhan. Itu semua (persatuan dalam keharmonisan) dapat tercapai, manakala kerukunan umat beragama mampu kita diwujudkan bersama. Bagaimana pun juga pembinaan kerukunan beragama, adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Atas pertimbangan inilah maka perlu adanya tekad bersama yang kuat untuk merealisasi restorasi Pancasila. Hal ini dikarenakan paling tidak ada beberapa hal yang dapat dijembatani oleh Pancasila.

Pertama, ketegangan yang mungkin dapat terjadi akibat keragaman agama, budaya, etnik, dan norma sosial.

Kedua, soal relasi mayoritas dan minoritas, dan

ketiga, soal posisi agama dan Tuhan dalam negara-bangsa. Pancasila, adalah common platform sekaligus rasionalitas publik dimana keragaman poros agama, adat, dan norma sosial bertemu. Di sana, sari pati agama yang paling dalam berdialog dan sepakat mendirikan negara bangsa. Di sana, identitas Jawa, Sumatera, Bali, Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya merasa terwakili. Yang Bugis, Dayak, Sunda, Batak, Jawa, Muslim, non-Muslim, laki-laki-perempuan, desa-kota, semuanya merasa tertampung. Di sana, minoritas juga terlindungi.

Tidak aneh bila yang kita kenal bukanlah demokrasi mayoritarian, melainkan demokrasi Pancasila. Di sana demokrasi mayoritarian diadopsi pada area tertentu menyatakan “Tentara Rakyatnya”. Bahkan di era “dunia tanpa batas” pada saat ini, Swiss yang dikenal sebagai negara modern yang liberal dan demokratis, masih menjunjung tinggi nasionalisme mereka, dimana siapapun warga negara Swiss, dibelahan dunia manapun mereka berada, jika mereka mencoba untuk menolak mengikuti wajib militer, maka berdasarkan hukum, tanpa terkecuali mereka akan dipenjarakan. Dari contoh Swiss ini, terlihat bahwa nasionalisme di era globalisasi ini masih sangat relevan, dan justru nasionalisme yang tinggilah yang akan dapat menyelamatkan kita dari pengaruh negatif globalisasi. Meski demikian nasionalisme bukan berarti harus ditampilkan atau diimplementasikan dalam wujud menjadi tentara, atau bahkan militerisme. Swiss hanya salah satu contoh tentang bagaimana suatu negara berupaya mempertahankan nasionalismenya. Masih banyak cara lain yang dapat kita lakukan untuk menghentikan, atau paling tidak mereduksi erosi nasionalisme Indonesia. Misalnya dengan meningkatkan militansi bangsa ini. Seorang profesor psikologi dari Universitas Harvard, David McClelland (1961), dalam penelitiannya menemukan bahwa kunci dari keberhasilan suatu bangsa melebihi bangsa lain, ialah adanya kebutuhan untuk berprestasi (need for achievement, atau N-Ach) pada masyarakatnya. Pada dasarnya orang-orang yang motif berprestasinya tinggi akan berupaya untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dari orang lain, dengan hasil capaian yang diusahakan melebihi ukuran yang ditetapkannya sendiri. Sementara itu dalam tingkah laku sehari-harinya ia akan mengambil tanggung jawab pribadi atas perbuatannya sendiri, berupaya mencari umpan-balik tentang apa yang sudah dilakukannya, memilih resiko dan berupaya untuk melakukan sesuatu dengan cara-cara baru dan kreatif. Maka dalam rangkaian upaya untuk mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan meningkatkan militansi bangsa, tidak ada alternatif lain, kecuali menyebarkan virus “motivasi berprestasi” pada seluruh komponen bangsa

 

Komentar tulisan or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: